Diskusi publik yang membahas mengenai permasalahan serius dalam perekrutan dan penempatan pekerja migran pelaut perikanan masih menjadi prioritas pemerintah yang harus segera dituntaskan. Isu inilah yang melatarbelakangi adanya diskusi publik yang dikaitkan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Jakarta (2/5) saat memperingati Hari Buruh Internasional 2019.

UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang dikeluarkan pada 22 November 2017 lalu dirasa belum memberi jaminan perlindungan bagi pekerja migran pelaut perikanan yang berasal dari Indonesia. Ini karena peraturan pemerintah dari UU PPMI belum disahkan oleh pemerintah. Pasal lainnya yaitu 90 UU mengamanatkan peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak UU dikeluarkan.

Leonard Simanjutak, Kepala Greenpeace Indonesia mengatakan bahwa ini merupakan isu yang serius karena isu kerja paksa dan perbudakan di laut masih berhubungan dengan praktik perdagangan manusia dan kegiatan perikanan yang merusak dan illegal.

“Hal ini tercermin dari berlanjutnya kegagalan tata kelola pengelolaan laut, ketenagakerjaan, dan migrasi di tingkat nasional dan global. Maka dari itu kerjasama antar negara untuk mengatasi persoalan ini sangat mendesak untuk dilakukan,” ucap Leonard.

Untuk menyikapi hal tersebut maka SBMI dan Greenpeace Indonesia menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk segera : (1) Menerbitkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden terkait mekanisme perekrutan, penempatan, dan perlindungan pekerga migran pelaut; (2) Memperkuat sistem pelayanan LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap); (3) Melakukan langkah hukum untuk menindaklanjuti berbagai lapotan dugaan kasus perdagangan orang; (4) mengevaluasi dan memperkuat kerjasama multipihak (regional, nasional, internasional) untuk melindungi hak-hak pekerja migran pelaut perikanan.

Sumber :